4 Organisasi Penting di Palestina Ini Wajib Kamu Tahu Tak hanya dengan Israel, konflik pun ada di dalam negeri

Di saat Mahmoud Abbas berupaya untuk mencari dukungan diplomatik dari negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), pemimpin Hamas justru sempat menyerukan ajakan untuk melakukan Intifada jilid tiga.

Hamas, partai politik yang disebut sebagai organisasi teroris oleh pemerintah Amerika Serikat, memang memiliki ideologi yang berbeda dengan Fatah, partai yang menaungi Abbas. Layaknya partai politik di negara lain, keduanya juga selalu bersaing untuk menjadi pihak dominan di Palestina.

Namun, situasi di Palestina jauh lebih sensitif dari kebanyakan negara sehingga perbedaan langkah keduanya bisa sangat berpengaruh terhadap nasib Palestina secara umum. Berikut ini adalah informasi yang perlu kamu tahu tentang faksi-faksi di Palestina tersebut:

1. Fatah

Dibentuk pada akhir 1950-an oleh diaspora Palestina di Kuwait, Fatah adalah kependekan dari Harakat al-Tahrir al-Filistiniya atau Gerakan Nasional Pembebasan Palestina. Fatah sendiri dalam Bahasa Arab berarti menaklukkan. 

Awalnya, Fatah berambisi untuk mendirikan negara Palestina menggunakan senjata melawan Israel. Sayap militer utamanya adalah Al-Asifah atau Sang Badai. Selain berada di Jalur Gaza dan Tepi Barat, Al-Asifah juga memiliki basis di sejumlah negara Arab.

Salah satu tokoh populer Fatah adalah Yasser Arafat. Ia menjadikan Fatah sebagai partai politik dominan di Palestina. Setelah bertahun-tahun menggunakan kekerasan, Fatah akhirnya bersedia untuk menempuh jalur diplomatik dan bernegosiasi dengan Israel.

Saat menguasai Palestina pada awal 1990-an, Arafat mengakui Israel sebagai negara. Meski begitu, ia juga masih memperjuangkan agar Palestina mendapat status yang sama dan kedua negara bisa hidup berdampingan seperti yang tercantum dalam two-state solution yang didukung oleh PBB. Saat ini, pada praktiknya, Fatah menguasai Tepi Barat.

2. Hamas

Hamas sendiri adalah kependekkan dari Harakat al-Muqawamah al-Islammiya atau Gerakan Perlawanan Islam. Hamas sendiri berarti semangat untuk mencapai sebuah tujuan. 

Didirikan setelah Intifada pertama di Gaza pada 1987, Hamas juga bercita-cita untuk mendirikan negara Palestina. Di awal mereka berdiri, Ikhwanul Muslimin di Mesir menjadi satu organisasi yang sangat dekat dengan Hamas.

Popularitas Hamas juga meningkat pesat karena menyediakan bantuan-bantuan sosial kepada warga Palestina. Hamas pertama kali mendeklarasikan diri sebagai partai politik pada 2005 dan memenangkan pemilu setahun setelahnya dengan mengalahkan Fatah yang sudah dipimpin oleh Abbas.

Sejak saat itu, Hamas adalah pihak yang pada praktiknya menguasai Jalur Gaza. Mereka pun menempuh jalur militer untuk melawan Israel. Perbedaan mendasar Hamas dan Fatah adalah bahwa Hamas benar-benar menganggap keberadaan Israel itu ilegal.

3. Palestinian Liberation Organization (PLO)

PLO atau Organisasi Pembebasan Palestina adalah sebuah badan perwakilan warga Palestina yang menjalankan pemerintahan yang disebut Palestinian National Authority atau Otoritas Palestina (PA). PLO dibentuk oleh Liga Arab pada 1964 untuk merespons tren radikalisme militan melawan Israel.

Sejak awal berdiri, lembaga yang terdiri dari partai politik, mahasiswa, hingga buruh ini dikuasai oleh Fatah. Kekuasaan mereka di Palestina akhirnya menurun setelah Hamas, yang bukan anggota PLO, memenangkan pemilu 2006 dan memerintah di Jalur Gaza. Sikap politik PLO pun secara umum mengikuti posisi yang diambil oleh Fatah.

4. Palestinian National Authority (PA)

PA merupakan pemerintahan semi-otonom yang mengurusi Palestina, meski pada praktiknya hanya terjadi di Tepi Barat. Mahmoud Abbas saat ini adalah presiden PA dan menjadi pemimpin delegasi Palestina di berbagai forum internasional. Dengan kata lain, Abbas bernegosiasi dengan negara lain atas nama warga Palestina.

Hubungan PA sendiri terbilang tidak baik dengan Hamas meski keduanya punya tujuan yang sama: berdirinya Palestina yang merdeka dan berdaulat. Oslo Accords yang ditandatangani oleh Yasser Arafat memberikan Israel kontrol penuh atas perekonomian, keamanan, dan hak-hak sipil Paalestina di sebagian besar Tepi Barat.

Hamas memandang ini adalah bentuk pengkhianatan Fatah terhadap warga Palestina karena mau bekerja sama dengan Israel. Fatah, atau dalam hal ini Abbas, tidak bisa mengambil risiko untuk menuruti permintaan Hamas karena khawatir akan serangan balasan dari Israel.

"PA tidak percaya pada legitimasi militer Hamas. Ini artinya PA ingin mengakhiri perlawanan di Gaza dan Hamas menolak itu. Dan jika Fatah menerima perlawanan mereka, Israel akan menempuh langkah-langkah tertentu melawan PA," kata Abdulsattar Qassem, seorang analis politik, kepada Al Jazeera.